Fungsi jabatan pranata humas di perangkat daerah tidak hanya memotret kegiatan. InfoASN. Membangun kelompok dinamis selama penyelenggaraan Pelatihan. maka pejabat Pranata Humas harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Pranata Humas Ahli. Jabatan Fungsional Pranata Humas termasuk dalam rumpun penerangan dan seni budaya. 35 Tahun 2014 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Pranata Keuangan APBN. PERBERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. MEMUTUSKAN: 13. 3 4. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi: 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;REPUBLIKA. Beranda. Pasal 3 Menteri selaku pembina Jabatan Fungsional Pol PP yang mempunyai tugas antara lain menyusun pedoman Formasi Jabatan Fungsional. 890 angka kredit. Usuluddin, SH, MM dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan pembukaan Diklat Dasar Jabatan Fungsional tersebut menyampaikan bahwa pentingnya peranan Pranata Humas dalam suatu instansi pelayanan publik, terkait dengan Undang-Undang No. dinamika kelompok; 2. Perkuat Ekosistem Syariah Berbasis Digital, Wapres Tekankan 4 Poin Penting about 3 hours ago. 16 Tahun 2008 ttg Juknis Penilaian AK Pranata Komputer; KepKA BPS No. Keputusan Bersama K epala Lembaga Informasi Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SKB/KA. memberikan pedoman secara teknis bagi pejabat yang kompeten dalam penghitungan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pol PP. KOMINFO/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya: 14. id: 37 Hlm. PAN/3/2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Arsiparis; b. PAN/6/2008 tentang Perubahan atas. Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,. Grade dan Tunjangan Jabatan 8. SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Analis Pengelolaan Keuangan APBN. PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya; 11. Permenpan RB Nomor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas; e. Permenpan Rb Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pencarian. Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional Pranata Humas Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angkat Kreditnya, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 dan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, khususnya Pasal 6 ayat (2) huruf c Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. PERATURANPEDIA. 29 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kredit, serta menetaapkan Kominfo sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional. PM Kominfo No. Kendala dalam pengangkatan jabatan dan kepangkatan adalah terkait dengan persyaratan kualifikasi pendidikan, ketidakjelasan penyelenggaraan diklat fungsional/uji kompetensi, ketiadaan tim penilai angka kredit di wilayah terdekat. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Humas; i. Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 6. Pranata Komputer Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. ABSTRAK PERATURAN. muatan penunjang: 1. Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PerawatJabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya, yang dalam Pasal 11 dinyatakan dengan jelas, bahwa:Dalam kegiatan tersebut, Subkoordinator Mutasi dan Administrasi Jabatan, Dwi Hardjanti, menjelaskan bahwa pada tahun 2021 Ditjen AHU telah melakukan pelantikan terhadap Pejabat Fungsional dari penyetaraan, salah satunya pada Jabatan Fungsional Pranata Humas, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik bagi Pejabat Fungsional. Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan. Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya; 3. Jabatan Fungsional Analis Hukum. KOMINFO/4/2009 tanggal 13 April 2009. Tugas Pokok Pranata Humas adalah untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan,. Tipe Dokumen. dasar hukum • undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo nomor 43 th1999 • peraturan pemerintah nomor 16 th 1994 jo nomor 40 th 2010 •. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Penata Laksana Barang. Pendidikan 1. PAN/12/2002 tentang. bahwa ketentuan jabatan fungsional yang diatur dalam. U. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan lnformatika dan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 19/PERJM. 08 /m. muatan penunjang: 1. 4 JFPK-01 JFPK dan Angka Kreditnya berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pranata Komputer. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a terdiri atas: Permenpan No. 16 Tahun 2008 ttg Juknis Penilaian AK Pranata Komputer; KepKA BPS No. E. mohon bantuannya. 143 Tahun 2014 Ttg Juknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan sementara, Pengangkatan Kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Statistik. Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Dicabut sebagian dengan : Permen PAN & RB No. adalah rumpun jabatan fungsional yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan di bidang ilmu. 19. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) Jabatan Fungional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan birokrasi membuat kedudukan Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) ke depan makin strategis. 13. PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA Doktor (S3) Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1)/ Diploma-IV IMPLEMENTASI. Terlebih dengan melihat perkembangan s Optimalisasi Peran Pranata Humas dalam Pelayanan Informasi dan Kehumasan Halaman 2 - Kompasiana. memenuhi Angka Kredit kumulatif minimal 80%. Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli Dengan Pendidikan Doktor (S3) NO UNSUR PRESENTASE JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS MUDA MADYA III/c III/d IV/a IV/b IV/c 1 UNSUR UTAMA 200 200 200 200 200 A. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Nuklir. penghitungan angka kredit Pranata Humas tingkat keahlian. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/MXOMlNFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika. 2019. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. PERMENPAN NO 08 TH 2006 - TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA . PAN/1/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. ABSTRAK: a. Perka BPS No. Perubahan. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 002/BPS-SKB/II/2004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya; 7. Informasi lebih jauh terkait Angka. Bagian Kedua Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Pasal 6 (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan. U. 19. 6 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jabatan. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 002/BPS-SKB/II/2004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya; 7. pelaksanaan tugas dan fungsin mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan informasi dan kehumasan. Kategori dan Jenjang Jabatan 5. Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing), pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi. kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas dan disusun dalam rangka profesionalisme Jabatan Fungsional Pranata Humas. U. -1-lampiran iv-a peraturan bersama menteri komunikasi dan informatika republik indonesia dan kepala badan kepegawaian negara republik indonesia tentang ketentuan pelaksanaan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang jabatan fungsional pranata humas dan angka. Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan. PM Kominfo No. Belum Tersedia. kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya sebagaimana diatur da/am Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 117/KEP/M. Januari awal tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan baru mengenai Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya. Pemerintah sangat konsern terhadap keberadaan pranata humas, jelas Freddy Tulung, terbukti dengan diterbitkannya beberapa peraturan mengenai pranata humas, seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kalteng) menggelar Rapat Tim Penilai JFT Pranata Humas, Senin (3/5/2021). Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya dan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan dan angka kreditnya perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk. Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya dan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan dan angka kreditnya perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang. JFPH bukan saja menjadi salah satu solusi, namun juga menjadi pilihan yang menarik bagi. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis. Mencabut : Permen PAN & RB No. menetapkan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya; b. Menerapkan penghitungan angka kredit dengan baik dan benar; 15. 426/2016, tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. PAN/11/2005 tentang Jabatan. Jabatan Fungsional Pranata Humas. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 1 April 2015. 6. PAN/6/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M. 2) unsur penunjang, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang jabatan Fungsional Pranata Humas. Dalam ketentuan pasal tersebutJabatan Fungsional Pranata Nuklir . ME-MUTUSKAN : Menetapkan : PE-RATURAN MENTERI KOMUNIKASI. PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;info ASN – PermenPAN RB No. 2010. tentang jabatan fungsional pranata laboratoriumkesehatan dan angka kreditnya dengan rahmat w h a n yang maha esa menteri negara pendayagunaan aparanr negara,. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M. M E M U T U S K A N : Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Jabatan Fungsional Pranata Humas) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi. Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penghulu. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi Pembina mempunyai kewajiban menyusun petunjuk. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 320-1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan bab VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M. pan/3/2006. pendidikan, meliputi: 1. 1470, 2018 kemenpan-rb. PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis. muatan inti: dasar-dasar komunikasi; dasar kehumasan pemerintah;Pemerintah sangat konsern terhadap keberadaan pranata humas, beberapa peraturan mengenai pranata humas, seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. c. Menurutnya, pranata humas merupakan jabatan fungsional strategis dan banyak diminati. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Nuklir. 13. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan. mempunyai tugas pokok dan fungsi serta produk yang homogen, sehingga hasil analisisnya lebih memadai. Perwakilan. 29. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pranata Humas adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendayagunaan. dinamika kelompok; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. 39 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Dan Angka Kreditnya. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M. “Kuncinya terletak pada ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Login. 13. CO. Pembuatan Kartu Istri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU) PNS. Instruktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya. Jabatan Fungsional Pranata Humas; f. PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 03 TAHUN 2010 tentang JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA PLP: Jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas, tg jawab,dan wewenang unt melakukan pengelolaan lab pendidikan yg diduduki PNS dengan HAK dan KEWAJIBAN yg diberikan oleh pej yg. ABSTRAK PERATURAN. Penilaian angka kredit pustakawan dan persyaratan teknis tentang jabatan funsional pustakawan telah diatur dalam Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. Judul. Dalam PermenPAN RB No 6/2014 ini, ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (JFPH) mencakup perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. 14. menyesuaikan pengaturan mengenai jabatan fungsional pranata komputer dan angka kreditnya; b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas (Hubungan Masyarakat). Sub Unsur : Perencanaan 6. Arsiparis yang diberhentikan sementara, wajib diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. T. Menimbang : a. 10. Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, sudah tidak sesuai perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti; c. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Siaran dan bukan pemberhentian sebagai PNS. T. Jenjang jabatan Pranata Humas Tingkat. Iprahumas merupakan mitra kerja Direktorat. Bagi Pranata Komputer terampil. manajemen event; dan 14. Untuk Itu Para Pejabat Instansi Pemerintahan Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota, Maupun Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Optimal Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari, Media Pendidikan. muatan dasar: muatan teknis substansi lembaga; Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat tingkat keterampilan; dan. c. Angka kredit digunakan sebagai tanda melakukan kegiatan jabatan fungsional yang digunakan untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Pasal 6 Struktur Kurikulum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas: a. Angka kredit ini didapatkan. Beranda. InfoASN. 19 Tahun 2013 Ttg Jabfung Statististik Dan Angka Kreditnya. jabatan fungsional pranata keuangan apbn. c. MENPAN NOMOR. (Kasi Pengolahan Opini Publik) melalui email. 18. Januari awal tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan baru mengenai Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya. serbaneka info jabatan fungsional pranata humas. penghitungan angka kredit Pranata Humas tingkat keahlian. 286 Tahun 2004 Ttg Juknis Penilaian Angka Kredit.